Kembali Tanyakan Kejelasan Nasib, Tenaga Non ASN Status R2 dan R3

SINGARAJA, NusaBali

Perwakilan tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali mendatangi DPRD Buleleng, Selasa (20/5). Mereka yang telah mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I namun belum menempati formasi, kembali menanyakan kejelasan nasib.

Sebelumnya, mereka sudah sempat mendatangi DPRD Buleleng untuk difasilitasi pada awal Januari 2025 lalu. Dari proses seleksi PPPK tahap I yang telah diikuti, saat pengumuman, sebanyak 269 orang tenaga non ASN ini mendapatkan status R2 dan R3. Dua status ini dinyatakan lolos seleksi, namun tidak dapat menempati formasi, karena sudah terisi oleh peserta lain yang mendapatkan nilai tertinggi.

Mereka pun sempat mereda, karena sebelumnya persoalan ini disebut akan diatasi dengan optimalisasi, yakni pengisian formasi yang masih kosong. Namun hingga Mei, mereka belum mendapat kepastian nasib masa depannya. Ratusan tenaga non ASN tersebut terdiri didominasi tenaga administrasi di satuan pendidikan, sisanya tenaga kesehatan di lingkup Pemkab Buleleng.

Perwakilan tenaga non ASN, Wayan Septiana yang bertugas sebagai Pustakawan SMPN 1 Busungbiu ini berharap pemerintah mempertimbangkan pengabdian mereka yang rata-rata sudah di atas 5 tahun. Mereka khawatir ketidakpastian yang dihadapi pasca seleksi akan berujung kekecewaan.

“Kami berharap formasi yang masih kosong pasca seleksi tahap I itu dapat kami isi. Kalau memang ada optimalisasi bagaimana regulasinya, kami mohon disampaikan segera. Kami inginnya menjadi PPPK penuh waktu bukan yang paruh waktu,” ungkap Septiana.

Kekecewan juga disampaikan Kadek Eli Rusmiati pegawai SMPN 3 Sukasada. Dia dan 2 orang temannya setelah mengikuti seleksi berstatus R3. Sedangkan formasi yang dibuka malah meloloskan peserta seleksi dari luar sekolah. “Kami tidak mendapatkan formasi karena ada kelebihan pelamar, tetapi yang lulus malah pelamar dari SMP lain, padahal di sekolah kami ada 3 orang yang berstatus R3, apakah itu tidak menimbulkan kecemburuan,” keluhnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Buleleng, I Nyoman Wisandika menjelaskan, proses seleksi PPPK masih berproses. Saat ini sedang berlangsung seleksi tahap II. Ratusan tenaga non ASN yang belum dapat mengisi formasi ini, disebut Wisandika terus dikonsultasikan ke Kemenpan RB.

“Kondisi ini tidak hanya terjadi di Buleleng seluruh Indonesia sama. Kami terus berupaya agar yang berstatus R2 dan R3 ini dapatkan status kepegawaian pasti. Optimalisasi masih menunggu hasil pengolahan PPPK tahap II,” terang Wisandika.

Terkait kasus tenaga non ASN yang tersisih di sekolah sendiri saat seleksi, menurut Wisandika hal itu bisa saja terjadi. Menurutnya, sepanjang memenuhi ketentuan, siapapun yang memenuhi syarat bisa melamar di formasi tersebut. Jika pesertanya melebihi dari jumlah formasi maka akan bersaing dengan nilai.

Sementara itu, Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya berharap persoalan tenaga non ASN yang belum mendapat formasi agar diberikan prioritas. Khususnya memenuhi formasi yang masih kosong.

“Kami miris, teman-teman yang sudah mengabdikan diri puluhan tahun hanya nafkah ratusan ribu, tapi tidak lolos PPPK. Kita dorong pemerintah melalui regulasi bisa menjadikan yang di pendidikan pengabdian lama jadi penuh waktu (PPPK),” tegas Ngurah Arya.7 k23