5 hours ago
1
ARTICLE AD BOX
Hal ini diungkapkan Viva ketika ditemui di Denpasar usai menghadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) VI Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN), Jumat (16/5/2025).
“Pada 2024, animo masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi itu tinggi yaitu sekitar 7.000 KK. Tapi, karena keterbatasan anggaran, kami hanya bisa memberangkatkan 132 KK,” beber Viva.
Sembari menunggu tambahan Anggaran Biaya Transmigrasi (ABT) senilai Rp 2,38 triliun dari Kementerian Keuangan, kata Viva, Kementrans menargetkan minimal 2.000 KK bisa diberangkatkan tahun 2025 ini. Daerah asal transmigran tersebut utamanya dari Pulau Jawa dan Pulau Bali.
Wamentrans Viva menuturkan bahwa program transmigrasi di era sekarang memiliki paradigma baru. Transmigrasi dilakukan bukan untuk memindahkan penduduk dari daerah padat ke daerah sepi penduduk, namun mengambil paradigma pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi.
“Kalau dulu top-down. Sekarang, UU Nomor 29 Tahun 2009 menyatakan bahwa harus kerja sama dengan Pemerintah Daerah, jadi bersifat bottom-up dan desentralisasi,” jelas Viva yang juga Wakil Ketua Umum PAN ini.
Karena paradigma baru ini, transmigrasi dilakukan oleh masyarakat yang berminat dan akan ditransfer ke daerah yang memang memerlukan transmigran. Dalam hal ini transmigran dibutuhkan untuk pengembangan ekonomi daerah melalui pemberdayaan SDM transmigran.
“Tugas Pemerintah Daerah adalah menyediakan lahan untuk transmigrasi. Tugas dari Kementrans, menjadi fasilitator dan mediator untuk kabupaten/kota yang memberangkatkan transmigran,” imbuhnya.
Wamentrans Viva mengungkapkan, ada 45 daerah yang menjadi prioritas revitalisasi kawasan transmigrasi. Sejauh ini, daerah yang diketahui telah menyediakan lahan transmigrasi adalah Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara dan Kabupaten Siak, Riau.
“Halmahera Selatan itu kira-kira membutuhkan 500 KK, kalau di Kabupaten Siak itu membutuhkan 300 KK, dan ada beberapa kabupaten lain yang antusias,” beber Viva.
Viva merinci bahwa sejak RI merdeka sampai era reformasi, program transmigrasi ini telah menghasilkan 1.567 desa definitif, 466 kecamatan, dan 116 kabupaten/kota. Program transmigrasi juga telah membuahkan tiga provinsi baru yakni Provinsi Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Selatan.
“Kalau sekarang ada Pemda yang menginginkan ada calon transmigrasi, berarti akan membuka lahan baru untuk menciptakan tumbuhnya perekonomian dan aktivitas ekonomi,” tandas Viva. *rat
“Pada 2024, animo masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi itu tinggi yaitu sekitar 7.000 KK. Tapi, karena keterbatasan anggaran, kami hanya bisa memberangkatkan 132 KK,” beber Viva.
Sembari menunggu tambahan Anggaran Biaya Transmigrasi (ABT) senilai Rp 2,38 triliun dari Kementerian Keuangan, kata Viva, Kementrans menargetkan minimal 2.000 KK bisa diberangkatkan tahun 2025 ini. Daerah asal transmigran tersebut utamanya dari Pulau Jawa dan Pulau Bali.
Wamentrans Viva menuturkan bahwa program transmigrasi di era sekarang memiliki paradigma baru. Transmigrasi dilakukan bukan untuk memindahkan penduduk dari daerah padat ke daerah sepi penduduk, namun mengambil paradigma pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi.
“Kalau dulu top-down. Sekarang, UU Nomor 29 Tahun 2009 menyatakan bahwa harus kerja sama dengan Pemerintah Daerah, jadi bersifat bottom-up dan desentralisasi,” jelas Viva yang juga Wakil Ketua Umum PAN ini.
Karena paradigma baru ini, transmigrasi dilakukan oleh masyarakat yang berminat dan akan ditransfer ke daerah yang memang memerlukan transmigran. Dalam hal ini transmigran dibutuhkan untuk pengembangan ekonomi daerah melalui pemberdayaan SDM transmigran.
“Tugas Pemerintah Daerah adalah menyediakan lahan untuk transmigrasi. Tugas dari Kementrans, menjadi fasilitator dan mediator untuk kabupaten/kota yang memberangkatkan transmigran,” imbuhnya.
Wamentrans Viva mengungkapkan, ada 45 daerah yang menjadi prioritas revitalisasi kawasan transmigrasi. Sejauh ini, daerah yang diketahui telah menyediakan lahan transmigrasi adalah Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara dan Kabupaten Siak, Riau.
“Halmahera Selatan itu kira-kira membutuhkan 500 KK, kalau di Kabupaten Siak itu membutuhkan 300 KK, dan ada beberapa kabupaten lain yang antusias,” beber Viva.
Viva merinci bahwa sejak RI merdeka sampai era reformasi, program transmigrasi ini telah menghasilkan 1.567 desa definitif, 466 kecamatan, dan 116 kabupaten/kota. Program transmigrasi juga telah membuahkan tiga provinsi baru yakni Provinsi Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Selatan.
“Kalau sekarang ada Pemda yang menginginkan ada calon transmigrasi, berarti akan membuka lahan baru untuk menciptakan tumbuhnya perekonomian dan aktivitas ekonomi,” tandas Viva. *rat
English (US) 